PDIP Tersinggung dengan Ritual Injak Kepala Kerbau yang Dilakukan Jokowi

bulat.co.id - JAKARTA | Ritual menginjak kepala kerbau yang dilakukan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menerima gelar adat di Lampung memunculkan beragam tafsir politik. Sejumlah pihak menilai prosesi adat tersebut berpotensi menyinggung PDI Perjuangan (PDIP), partai yang pernah menjadi kendaraan politik Jokowi.

Baca Juga:

• Satreskrim Polres Labuhanbatu Ringkus 2 Terduga Pelaku Curat Indomaret di Rantauprapat
• Ansy Lena Sebut Agenda Jokowi Tak Lagi Relevan bagi PDIP, Soroti Fokus Pemerintahan
• Polres Labuhanbatu Pastikan Ketersediaan LPG Subsidi untuk Masyarakat Aman

Dilansir dari CNN Indonesia, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai ritual tersebut tidak hanya dapat dimaknai sebagai bagian dari tradisi adat Lampung, tetapi juga memiliki makna simbolik yang sulit dilepaskan dari dinamika politik nasional.

Menurutnya, secara denotatif, prosesi menginjak kepala kerbau merupakan bentuk penghormatan terhadap adat dan budaya masyarakat Lampung, sekaligus penghargaan atas gelar adat yang diberikan kepada Jokowi.

Namun, Agung berpandangan bahwa secara konotatif ritual itu mudah diasosiasikan dengan PDIP yang memiliki lambang kepala banteng. Ia menilai Jokowi tentu telah memperhitungkan berbagai respons publik yang mungkin muncul dari prosesi tersebut.

Agung bahkan menafsirkan ritual itu sebagai sinyal politik bahwa Jokowi siap berhadapan dengan PDIP pada kontestasi politik mendatang, termasuk kemungkinan persaingan menuju Pemilu 2029.

Prosesi tersebut berlangsung saat Jokowi menerima gelar adat "Baginda Pemuka Bangsa" di Kedatun Keagungan, Bandar Lampung, Sabtu (27/6). Dalam upacara itu, Jokowi yang mengenakan pakaian adat Lampung terlihat menginjak kepala kerbau yang diletakkan di atas karpet merah sebagai bagian dari rangkaian prosesi adat.

Di sisi lain, Ketua DPP PSI Bestari Barus membantah adanya muatan politik dalam ritual tersebut. Ia menegaskan prosesi itu sepenuhnya merupakan tata cara adat yang disiapkan masyarakat Lampung, bukan atas inisiatif Jokowi.

Penjelasan serupa disampaikan tokoh adat Lampung, Mawardi Rahma Harirama bergelar Sultan Seghayo Dipuncak Nur. Ia mengatakan prosesi pemberian gelar adat atau muakhi telah menjadi tradisi masyarakat Lampung sejak lama dan merupakan bagian dari penerapan falsafah piil pesenggiri, yang mengedepankan penghormatan terhadap tamu serta nilai-nilai persaudaraan.