Soal Menteri PDI-P Dilarang Mundur oleh Mega, Yasonna: Kita Turuti

bulat.co.id - JAKARTA | Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly mengaku mematuhi arahan pimpinan PDI Perjuangan menyangkut larangan menarik diri dari jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju.Yasonna mengatakan, apa yang diungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang sejumlah menteri dari partai banteng itu siap mundur meninggalkan Presiden Joko Widodo merupakan arahan partai.

"Ya kalau sudah Pak Sekjen yang bilang kan sudah arahan partai," kata Yasonna saat ditemui usai memperingati Hari Bhakti Imigrasi Ke 74 di kompleks Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Jakarta Selatan, Jumat (26/1/24).

Baca Juga:

• 3 Tanda Gibran Mulai Tak Dianggap Prabowo! Padahal Sebentar Lagi Dilantik Jadi Wapres RI
• Stand Kemenkumham Jateng Jadi Terbaik Kedua Dalam Dekranas Expo 2024
• Cerita Mualem Dapat Pertanyaan dari Prabowo: Mau jadi Menteri Atau Gubernur

"Kita menuruti apa saja," tambahnya.

Yasonna merupakan satu dari tujuh menteri di Kabinet Indonesia Maju yang berasal dari PDI-P.

Sementara enam menteri lainnya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Teten Masduki, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Azwar Anas.

Kemudian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menpppa) Bintang Puspayoga, dan Menteri Sekretariat Negara Pramono Anung.

Informasi mengenai kesiapan mundurnya para menteri itu diungkap Hasto di tengah menghangatnya hubungan Megawati dan PDI-P dengan Jokowi.

Menurut Hasto, para kader PDI-P di kabinet Jokowi itu ingin mundur karena situasi politik yang kurang baik, terutama setelah anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden Prabowo Subianto.

Gibran bisa mencalonkan diri setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan syarat batas usia calon presiden dan wakil presiden. Namun, putusan itu diwarnai pelanggaran etik.

Meski disebut sudah siap mundur, mereka dicegah Megawati dengan alasan stabilitas politik.

"Meskipun ada yang pernah mengatakan kami sudah siap angkat koper, tapi buat ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," ucap Hasto awak media di Menteng, Jakarta, Selasa (23/1/24), seperti dilaporkan video jurnalis Kompas.com Talitha Yumna.

Selain politisi PD-P di kabinet Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga sempat dikabarkan akan mengundurkan diri.

Baca juga: Sejumlah Menteri PDI-P Disebut Siap Mundur tapi Dilarang Megawati. Namun, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membantah kabar tersebut.

"Saya bekerja," kata Sri Mulyani di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (19/1/24).

Sementara itu, Jokowi mengeklaim tidak ada persoalan di internal Kabinet Indonesia Maju. Ia mengaku setiap hari menggelar rapat dengan para pembantunya.

"Setiap hari, kita ratas, setiap hari kita rapat terbatas, setiap hari kita rapat internal. (Rapat) dengan semua menteri atau dengan sebagian menteri," kata Presiden Joko Widodo di Jakarta, Sabtu (20/1/24).