Kajari Padangsidimpuan Bacakan Dakwaan Terkait Pembangunan IPAL Domestik TA 2020 di SIT Darul Hasan

bulat.co.id - Kajari Padangsidimpuan Dr Lambok MJ Sidabutar SH MH selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan persidangan pada perkara tindak pidana korupsi dalam kegiatan belanja barang kepada masyarakat pembangunan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL) Domestik di Kota Padangsidimpuan TA 2020.

Sidang berlangsung di ruang sidang Cakra 9 Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Medan Kelas l A Khusus dengan Ketua Majelis Hakim Nani Sukmawati SH MH, Kamis (29/2/2024)Pada giat tersebut Dr Lambok didampingi Kasi Pidsus Khairur Rahman Nasution SH MH dan Kasubsi Penyidikan Seksi Tindak Pidana Korupsi, Batara Ebenezer SH.

Baca Juga:

• Kantor Partai NasDem Labuhanbatu Disita KPK RI, Diduga Buntut Tindak Korupsi Bupati Labuhanbatu Non Aktif
• Demi Foya-foya, Eks Kades di Simalungun Korupsi Dana Desa Rp 337 Juta
• GARDA BB-SU Tantang Pj Bupati Nizhamul Copot Kadis PUTR Batu Bara

Persidangan dilaksanakan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan No.11/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn ke terdakwa BS, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan No.12/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn terhadap terdakwa FP, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN Medan No.13/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn terhadap terdakwa DS.

Adapun agenda persidangan yaitu pembacaan surat dakwaan oleh JPU terhadap 3 terdakwa.

"Agenda persidangan pembacaan dakwaan ke BS selaku PA dan PPK. Dan, FP Direktur CV Satahi Persada sebagai Penyedia. Serta DS Direktur CV Sportif Citra Mandiri sebagai Konsultan Pengawas", ujar Dr Lambok.

Sementara dakwaan ke para terdakwa adalah terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam Pembangunan IPAL TA 2020 di SIT Darul Hasan Jalan Ompu Huta Tunjul Hutaimbaru Kota Padangsidimpuan.

Dimana dalam pekerjaan tersebut para terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang tertera didalam kontrak yaitu pekerjaan tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertera dalam Kontrak dengan kondisi Barang/Jasa yang telah dikerjakan sehingga terdapat kekurangan volume dan IPAL tersebut tidak berfungsi.

"Dasar dakwaan yakni pekerjaan IPAL tersebut tidak berfungsi sesuai dengan LP Ahli Konstruksi No. 011/LP/IX/2022/VGS. Dan, mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp. 491.873.966,- berdasarkan LHP kerugian Negara dari Kantor Akuntan Publik No. 0000/2.1349/AL/0287/1/IX/ 2023 tanggal 12/9/2023", ucap Dr Lambok.

"Ke 3 nya didakwa dengan Primair pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 18 ayat (1) Ke-1 KUHPidana. Subsidair pasal 3 Jo. pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana", tambah Dr Lambok.