Permasalahan PPDB Ditindaklanjuti Ombudsman

bulat.co.id -JAKARTA | Permasalahan terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran2023/2024ditindaklanjuti Ombudsman Republik Indonesia (RI). Bahkan, sejumlah permasalahan yang sudah diterima lembaga tersebut segera diserahkan kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Dalam konteks kebijakan nasional Ombudsman RI akan mengumpulkan berbagai kendala yang muncul untuk kita koreksi dalam regulasi yang dikeluarkan kementerian," kata Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih di Padang, Sumatera Barat, Kamis (20/7).

Baca Juga :Tahun Ajaran Baru, Rezeki Baru, Pedagang Seragam Sekolah Alami Peningkatan Omzet

Hal tersebut disampaikan Ketua Ombudsman RI saat memberikan kuliah umum di Universitas Andalas (Unand) yang mengusung tema "Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Indonesia dalam Mewujudkan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara".

Iamengatakan, nantinya lembaga tersebut akan mencarikan solusi, termasuk menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada kementerian terkait agar tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dalam proses PPDB.

Salah satu penyimpangan yang dimaksud Najih ialah munculnya rekomendasi kepala daerah terkait dengan proses PPDB tahun ajaran2023/2024, termasuk pihak-pihak yang dengan sengaja melampaui batas kewenangannya dalam hal penerimaan anak didik di suatu sekolah.

Baca Juga:

• SMK Negeri 1 Madina Buka PPDB, Utamakan Jurusan Multimedia dan Bisnis Retail 
• Link Daftar PPDB SMA/SMK Sumut 2024, Lengkap Jadwal, Syarat, dan Kuota
• Launching PPDB Tingkat SMA/SMK Secara Online, Pj Gubernur: Jangan Paksakan Diterima di Sekolah Negeri

Lebih jauh dikatakannya, sebelum PPDB tahun ajaran2023/2024dimulai, Ombudsman RItelah melakukan sejumlah koreksi dengan tujuan memperbaiki kebijakan yang dikeluarkan Kemendikbudristek.

Sebagai contoh, katanya, terkait dengan kebijakan zonasi yang direkomendasikan tidak boleh lagi ada penundaan dan dikecualikan. Ia mengatakan seharusnyakebijakan itu diiringi dengan ketersediaan sarana,prasarana, dan sumber daya guru, termasuk kesiapan sekolah yang memadai. "Tujuannya agar standar pelayanan pendidikan dapat terpenuhi," kata dia.

Baca Juga :337 Juta Data Dukcapil Diduga Bocor

Terkait permasalahan PPDB, ia menilai pemangku kepentingan terkait dapat melakukan sejumlah langkah strategis. Sebagai contohnya, penambahan rombongan belajar.

Akan tetapi, papar dia, penambahan rombongan belajar hanya bisa dilakukan apabila sarana dan prasarana sekolah, termasuk ketersediaan guru sudah mencukupi.

Namun, ujarnya, apabila hal itu belum bisa dipenuhi, maka Ombudsman menyarankan agar kepala daerah meninjau kembali rekomendasi yang dikeluarkan, khususnya terkait siswa yang tidak sesuai dengan zonanya. (dhan/ant)