Wabup Madina Atika Larang Wartawan Meliput Pertemuannya dengan Mahasiswa
bulat.co.id -MADINA | Puluhan mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Mandailing Natal (Madina) sejak pagi melakukan aksi demontrasi untuk mempertanyakan program pengentasan Stunting di Kabupaten Madina, Rabu (18/10/23).
Puluhan mahasiswa ini pun menuntut untuk bertemu dengan Wakil Bupati Madina, Atika Azmi Utammi yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Penanganan Stunting di Madina. Walaupun akhirnya Wabup bersedia berdialog dengan mahasiswa namun, Wabup tidak izinkan wartawan untuk hadir dan meliput pertemuan tersebut.
Baca Juga:
Baca Juga :Madina Dapat Bantuan Pendidikan dari PLN">Nabil Arya Barata Lubis, Paskibraka 2023 Asal Madina Dapat Bantuan Pendidikan dari PLN
Sebelumnya, puluhan mahasiswa ini meminta agar bisa bertemu dengan Wabup untuk bisa langsung memaparkan apa saja yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Madina.
"Ini aksi kedua kalinya, pertama kemarin, Sekda dan sekarang Bapak Asisten II yang menemui kami. Kami siap terima siapapun perwakilan pemerintah daerah. Namun kami harap pejabat yang menemui kami harus punya data program dan apa saja yang sudah dilakukan pihak Pemkab Madina," ungkap Khoirul Amri, Koordinator Aksi tersebut.
Amri juga mengatakan siap menunggu Wakil Bupati untuk memaparkan program apa saja yang dilakukan untuk menurunkan angka Stunting di Madina. Asisten II Sekretariat Daerah Pemkab Madina, dr. Syarifuddin pun menjadwalkan Wakil Bupati akan menerima dan memaparkan program Stunting pukul 14.30 di hadapan mahasiswa.
Warning: A non-numeric value encountered in /home/u729743767/domains/bulat.co.id/public_html/theme/detail.php on line 313
Bupati Tapsel Ajak Warga Angkola Barat Manfaatkan KUR Nol Persen Pada Tahun Pertama
APJII SUMUT Desak Komdigi Balas Surat dari Polres Madina
PERWAL Perkuat Profesionalisme dan Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah di Usia Ke-3
Waspada Modus Penipuan, BRI BO Panyabungan Tegaskan Pengajuan KUR Tidak Ditawarkan Online
DPD WIB Tapsel Unjuk Rasa di Kantor Bupati Terkait Dana CSR yang Disorot KPK