Kesaksian 4 Menteri di MK Patahkan Narasi Penyalahgunaan Bansos Jelang Pemilu

Redaksi - Sabtu, 06 April 2024 12:46 WIB
Kesaksian 4 Menteri di MK Patahkan Narasi Penyalahgunaan Bansos Jelang Pemilu
Istimewa
Advertisement

Keterangan Para Menteri

Baca Juga:


Dalam sidang MK kemarin, diketahui para menteri menjelaskan secara menyeluruh perihal pembagian bansos hingga asal dana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membagikan barang ke sejumlah warga.

Pertama, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan pertimbangan pembagian bantuan sosial (bansos) dalam bentuk BLT yang dirapel menjelang Pemilu 2024. Airlangga mengatakan ada sejumlah hal yang melatarbelakangi pembagian bansos dengan cara dirapel.

"Rapel ini dilakukan antara lain pada saat BBM di bulan September, itu karena BBM naiknya satu kali pak, jadi kalau kita tidak dirapel di depan itu nanti masyarakatnya berat," jelas Airlangga.

Airlangga mengatakan karena faktor BBM, pihaknya lalu memutuskan untuk memberikan bantuan diawal. Di mana, kata dia, bansos November-Desember cair di November.

"Demikian pula program lain yang ada di Ibu Menteri Sosial, PKH kan tiga bulan sekali, jadi salurannya kan empat kali setahun. Kemudian, Kartu Sembako juga dua bulan, jadi setahun enam kali, jadi rapel pertimbangan itu," paparnya.

Airlangga juga mengungkap adanya pertimbangan efisien biaya. "Selain itu ada pertimbangan juga biaya, efisiensi biaya, kalau satu kali efisiensi biayanya kan sama kalau dia jumlah tertentu, biaya di perbankan maupun di Pos," tuturnya.

Kemudian, Menkeu Sri Mulyani dalam sidang juga menjelaskan tentang Presiden Jokowi yang memiliki anggaran untuk bantuan kemasyarakatan yang berasal dari APBN. Dia mengatakan bansos yang dibagikan Jokowi bukan bagian dari perlinsos.

"Telah disampaikan oleh Bapak Menko (Airlangga Hartarto) tadi bahwa bantuan kemasyarakatan dari Presiden bukan merupakan bagian dari perlinsos, anggaran untuk kunjungan Presiden dan anggaran untuk bantuan kemasyarakatan dari Presiden berasal dari dana operasional Presiden yang berasal dari APBN," kata Sri Mulyani.

Dia menjelaskan dana itu bisa dipakai untuk kegiatan seperti keagamaan, pendidikan, sosial, ekonomi, kebudayaan, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keolahragaan, dan kegiatan lain atas perintah Presiden atau Wakil Presiden. Dia juga mengatakan dana itu bisa saja dibagikan ke masyarakat dalam bentuk barang dan uang.

"Bantuan ini bisa diberikan dalam bentuk barang maupun uang," ungkapnya.

Sri Mulyani mengungkapkan pada tahun 2019 dana operasi presiden berjumlah Rp 110 miliar. Realisasinya, kata Sri Mulyani, berjumlah Rp 57,2 miliar atau 52 persen.

"Tahun 2020 alokasi anggaran Rp 116,2 miliar, realisasi Rp 77,9 miliar atau 67 persen," ucapnya.

Lalu pada tahun 2021, Rp 119,7 miliar dengan realisasinya Rp 102,4 miliar atau 86 persen. Di tahun 2022, alokasi anggaran Rp 160,9 miliar, realisasi Rp 138,3 miliar atau 86 persen.

"Tahun 2023, alokasi anggaran Rp 156,5 miliar, realisasinya Rp 127,8 atau 82 persen dan tahun 2024 ini alokasi anggaran untuk dana operasi Presiden dan bantuan kemasyarakatan Rp 138,3 miliar, sampai dengan bulan ini bulan Maret April ya adalah Rp 18,7 miliar atau baru 14 persen," ujarnya.

Pernyataan Sri Mulyani itu menjawab pertanyaan hakim MK Saldi Isra yang bertanya tentang asal dana yang dipakai Jokowi saat kunker dan membagikan bantuan ke warga. Saldi mengatakan kunker Jokowi sambil bagi-bagi bantuan ke warga itu dipermasalahkan oleh pemohon sengketa hasil Pilpres 2024.

Ketiga ada pernyataan, Mensos Tri Rismaharini juga mengungkapkan alasan mengapa dirinya jarang terlihat ketika pemerintah membagikan bansos. Risma mengatakan hanya akan turun jika terdapat sengketa.

"Kalau saya turun biasanya kalau itu ada dispute (sengketa), misalkan perselisihan, itu baru saya turun. Itu pun saya mengajak dari perguruan tinggi," kata Risma.

"Jadi kalau ada perselisihan baru saya turun. Jadi kalau saya turun, yang mungkin bapak (tanya) itu. itu memang orangnya harus saya tolong," sambung dia.

Menteri Jelaskan Kunker Jokowi

Selain bansos, urusan kunker Jokowi juga pernah dipermasalahkan ahli dari Anies. Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan Jokowi bukan baru-baru ini saja kunker ke daerah-daerah.

Editor
: Hendra Mulya
Tags
Berita Terkait
Komentar
Berita Terbaru