Kompolnas Pantau Persiapan Pemilu di Den Haag

Dalam rangkaian kunjungan kerja ke Eropa, Delegasi Kompolnas juga mengunjungi Negara Belanda.

Di negeri Kincir Angin ini, Kompolnas melakukan kunjungan ke Kepolisian Belanda dan ke KBRI.

Baca Juga:

• KPU Nyatakan Caleg Bisa Dilantik Belakangan Bila Ternyata Kalah Pilkada
• Bappenas: Penguatan Atase Kepolisian dan Staf Teknis Polri Penting Untuk Mendukung Diplomasi Internasional Indonesia
• Komisioner Kompolnas Mohammad Dawam Serahkan Buku ke Pengurus SMSI Sumut Untuk Dibedah

Khusus di KBRI, sesuai tupoksi Kompolnas melakukan pemantauan kesiapan pengamanan Pemilu dan supervisi implementasi pola pengamanan Pemilu 2024 di wilayah hukum Negara Belanda.

Kunjungan kerja ke Belanda merupakan lanjutan dari kunjungan kerja ke Jerman.

Dipilihnya dua negara tersebut, karena di KBRI juga ditempatkan Atase Kepolisian yang juga merupakan subyek pengawasan Kompolnas.

Delegasi Kompolnas dipimpin oleh Prof. Dr. Albertus Wahyurudhanto, M.Si, dengan anggota delegasi Irjen Pol. (Purn) Drs. Pudji Hartanto Iskandar, M.M., Dr. Yusuf Warsyim, S.Ag., M.H., H. Mohammad Dawam, S.H.I., M.H., Poengky Indarti, S.H., L.L.M., dibersamai Brigjen Pol. Musa Ikipson Tampubolon, S.I.K., M.Si, selaku Kepala Sekretariat Kompolnas menyambangi Kedutaan Besar RI untuk Belanda dalam rangka Pemantauan Pola Pengamanan Pelaksanaan Pemilu Presiden dan DPR RI pada 2024 di wilayah hukum Belanda sekaligus menyampaikan maksud tujuannya salah satunya Studi Banding Sistem Kepolisian Belanda pada Jumat, 26/01/2024.

Delegasi Kompolnas diterima oleh Wakil Duta Besar RI untuk Belanda, Freddy Panggabean, didampingi Atpol Den Haag, Kombes Pol. FIbri Karpiananto dan Kombes Pol. Deny Manalu di Kantor Kedutaan Besar RI, Jumat , 26/01/2024, dengan format diskusi terfokus intensif terkait hubungan Indonesia dengan Belanda, hingga masalah teknis penyelenggaraan Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Den Haag, Belanda.

Selain ke KBRI, Delegasi Kompolnas juga berkunjung ke Central Unit Kepolisian Belanda. Delegasi diterima oleh International Advisor Central Unit Politie, Gerrit Pronk, dan Liaison Support Officer, Bas Koole.

Selain mendapat penjelasan mengenai mekanisme komplain publik atas kinerja kepolisian, delegasi juga melihat secara langsung kegiatan pada pusat pelatihan anggota polisi pada central unit.

Hubungan Indonesia - Belanda

Dalam penjelasan di KBRI, Wakil Duta Besar memetakan gambaran umum hubungan Indonesia-Belanda adalah sejarah panjang kedua bangsa yang hingga kini masih banyak anggota Kepolisian Belanda yang memiliki akar sejarah keturunan Indonesia khususnya dari Maluku.

Dan di seluruh dunia, isu Maluku hanya ada di Belanda.

Oleh karenanya, Pemerintah Belanda juga membuka Program Repatriasi (proses pengembalian dana dan aset) bagi warga keturunan Indonesia.

Sistem pemerintahan monarki konstitusional (kerajaan) yang dianut Belanda menjadi pembeda dari sistem negara Uni Eropa pada umumnya, semisal Jerman yang menganut sistem pemerintahan federal.

Lebih dari pada itu, hubungan bilateral paling komplit juga ada di Belanda dalam teori trias politika montesqeu, yakni hubungan bilateral baik yudikatif, legislatif maupun eksekutif.

Dalam catatan, diaspora Indonesia di Belanda adalah terbesar di Dunia, bahkan kisaran 10 persen penduduk Belanda terindikasi keturunan Indonesia.

Sementara itu, PPLN di Den Haag telah membentuk semua perangkat Panitia Penyelenggara Pemilu, mulai unsur Panwaslu sampai Pengawas di tingkat TPS.