Jokowi Siapkan Bansos Tambahan Sebesar Rp 24,17 Triliun

bulat.co.id - Bantuan Sosial (Bansos) tambahan senilai Rp 24,17 triliun disiapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bagi masyarakat. Bantuan sosial tambahan ini diberikan dalam rangka menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga termasuk kenaikan harga BBM.

Hal ini diumumkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usai melakukan rapat langsung dengan Jokowi di Istana Negara. Bansos yang akan diberikan terdiri dari tiga jenis. Sri Mulyani menyebutkan Bansos diberikan dalam rangka pengalihan subsidi BBM.

Baca Juga:

• Epy Kusnandar Dilarikan ke Rumah Sakit, Tak Bisa Hadiri Jumpa Pers karen Hal Ini
• Ketua KPU Kabupaten Pemalang Hanya Lantik 70 Orang PPK
• Makin Panjang, Inilah Sederet Misteri Orang Tenggelam di Sungai Waluh Pemalang

"Pemerintah akan memberikan bantalan sosial tambahan sebagai bentuk pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 24,17 triliun," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, Senin (29/8/2022).

Ketika ditanya apakah BBM akan naik dengan adanya bansos tambahan khusus ini, Sri Mulyani enggan menjawabnya. Dia cuma mengatakan sejauh ini yang diinstruksikan Presiden Jokowi hanyalah penambahan Bansos.

Saya mengumumkan hari ini untuk penambahan Bansos dulu. Itu saja yang diinstruksikan Bapak Presiden hari ini. Jadi nanti masyarakat akan mulai mendapatkan bantuan sosial," sebut Sri Mulyani.

Pemerintah memang berkali-kali mengeluhkan beratnya beban subsidi yang mencapai Rp 502 triliun. Dalam berapa waktu terakhir, sinyal kenaikan harga BBM yang disubsidi terus berembus kencang.

Adapun, BBM yang mendapat subsidi adalah Pertalite dan Solar. Hingga saat ini, Pertalite masih dibandrol Rp 7.650 per liter. Kemudian, solar harganya sebesar Rp 5.150 per liter.

Setidaknya ada 3 jenis bansos tambahan yang disiapkan dengan nilai sebesar Rp 24 triliun tadi. Berikut daftarnya.

1. BLT Sebesar Rp 12,4 T

Bansos yang pertama akan diberikan adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang diberikan kepada 20,65 juta kelompok keluarga penerima manfaat, anggarannya sebesar Rp 12,4 triliun.

"Akan diberikan kepada 20,65 juta kelompok atau keluarga penerima manfaat dalam bentuk bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM sebesar Rp 12,4 triliun," papar Sri Mulyani dalam konferensi pers virtual, dikutip dari Detikcom.

Bantuan ini akan disalurkan sebesar Rp 150 ribu selama 4 kali. Diberikan dalam dua tahap, setiap tahap BLT itu akan diberikan sebesar Rp 300 ribu. Menteri Sosial Tri Rismaharini sedang mempersiapkan skema pencairannya.

"Ini akan dibayarkan oleh Bu Mensos Rp 150 ribu selama 4 kali. Jadi dalam hal ini, Bu Mensos akan bayarkannya dua kali, yaitu Rp 300 ribu pertama dan Rp 300 ribu kedua. Nanti Bu Mensos akan jelaskan lebih detil," ungkap Sri Mulyani.

"Itu akan dibayarkan melalui berbagai saluran kantor pos di seluruh Indonesia," lanjutnya.

2. BLT Gaji Rp 9,6 T

Sri Mulyani menyampaikan ada juga subsidi upah yang akan diberikan kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimal 3,5 juta per bulan dengan bantuan Rp 600 ribu per orang.

Bantuan ini akan diberikan kepada 16 juta pekerja yang memiliki gaji Rp 3,5 juta, dengan total anggaran Rp 9,6 triliun.

"Pak Presiden instruksikan juga untuk membantu 16 juta pekerja yang memiliki gaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan," ungkap Sri Mulyani.

3. Bansos Pemda

Pemerintah daerah juga diminta ikut memberikan Bantuan Sosial (Bansos) untuk masyarakat. Sri Mulyani menyatakan ada dana di pemerintah daerah Rp 2 triliun lebih yang bisa digunakan untuk memberikan tambahan Bansos ke masyarakat.

Sri Mulyani menyampaikan pemerintah daerah diminta menyisihkan 2% dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk bantuan sosial jumlahnya mencapai Rp 2,17 triliun. Jokowi meminta Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan untuk menerbitkan aturan terkait dana bansos tambahan dari pemerintah daerah.

"Pemerintah daerah juga diminta melindungi daya beli masyarakat. Dalam hal ini Kemendagri akan menerbitkan aturan, kami juga di Kemenkeu buat aturan. Di mana 2% dari DAU dan DBH diberikan ke rakyat," ungkap Sri Mulyani.

Bentuk bantuannya beragam bisa dengan subsidi transportasi, bantuan untuk ojek hingga nelayan, dan juga bantuan sosial tambahan lainnya.

"Dalam bentuk subsidi transportasi untuk angkutan umum sampai dengan ojek dan nelayan dan perlindungan sosial tambahan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menyatakan soal bentuk bansos diberikan kepada pemerintah daerah untuk penentuannya. Yang jelas, APBD diminta membantu menjaga daya beli masyarakat.

"Pemerintah daerah, melalui dana yang ada di pemerintah daerah, di APBD dari APBN," sebut Sri Mulyani. (Red)