Daftar 5 Negara Utang Terbesar ke China, Indonesia Termasuk Gak?

bulat.co.id - China menggelontorkan utang kepada negara-negara berkembang hingga US$1,1 triliun dalam dua dekade terakhir.

Jika dirupiahkan, nilainya bisa mencapai Rp17 ribu triliun alias Rp17 kuadriliun (asumsi kurs Rp15.715 per dolar AS).

Baca Juga:

• Siap Mekar! Ini Calon 4 Provinsi Baru Pecahan dari Sumatera Utara, Lengkap dengan Ibu Kota dan Kabupatennya
• Profil Ilaix Moriba, Jebolan La Masia yang Benamkan Mimpi Garuda Muda Menuju Olimpiade
• Pesan Presiden FIFA Usai Indonesia Gagal Lolos ke Olimpiade

Apakah negara Indonesia termasuk sebagai negara pengutang terbesar ke China? Simak ulasannya berikut ini.

Utang tersebut dipakai mengongkosi pembangunan jalan, bandara, membuat kereta sampai pembangkit listrik.

Kucuran utang tersebut menjadikan China sebagai negara pemberi utang terbesar di dunia.

Senin (6/11) lalu, AidData melaporkan ada 165 negara berkembang yang mendapat pinjaman China.

Lalu, 55 persen utang tersebut bakal jatuh tempo, di tengah perekonomian global yang penuh tantangan seperti tingginya suku bunga, melemahnya mata uang lokal, dan melambatnya pertumbuhan global.

Lantas negara mana saja yang punya utang terbanyak ke China?

Melansir data Bank Dunia yang dianalisis oleh Statista, negara yang memiliki utang besar ke China sebagian besar berlokasi di Afrika.

Namun ada juga negara Asia Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Pasifik.

Dibandingkan pinjaman dari lembaga internasional seperti Dana Moneter Internasional atau Bank Dunia, pinjaman China memiliki tingkat bunga yang lebih tinggi dan jangka waktu pembayaran yang lebih pendek.

Berikut 5 negara dengan utang terbesar ke China pada akhir 2021 yang ternyata tak ada Indonesia di dalamnya.

1. Pakistan (US$27,4 miliar)

Menurut data IMF yang dikutip CNBC pada Februari lalu, 30 persen dari total utang luar negeri Pakistan berasal dari China. Jumlah tersebut tiga kali lipat dari utang Pakistan kepada IMF dan lebih besar dari utang negara itu ke Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia.

Peneliti Institut Studi Perdamaian dan Konflik New Delhi, Kamal Madishetty, mengatakan pinjaman Tiongkok disertai dengan persyaratan yang tidak jelas di mana mengabaikan kelangsungan proyek dalam jangka panjang, mengabaikan biaya lingkungan dan sosial, dan memiliki tingkat suku bunga yang biasanya 1-2 persen lebih tinggi dibandingkan yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman OECD.

Namun terlepas dari itu semua, Pakistan terus meminjam dari China.

Baru-baru ini, mereka meminta pinjaman sebesar US$10 miliar dari China untuk proyek kereta api besar, mengabaikan kekhawatiran utang.

Keputusan seperti itu tentu saja mendorong negara ini menuju gagal bayar (default) utangnya lebih cepat.