Civitas Akademik Ramai-Ramai Petisi dan Kritik Jokowi, Begini Reaksi Istana

bulat.co.id - JAKARTA | Pihak Istana angkat bicara terkait banyaknya kritik ataupun petisi dari para civitas akademik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Salah satu hal yang dikritisi oleh para civitas adalah sikap politik Presiden Jokowi.Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan bahwa dalam negara demokrasi semua pihak bebas menyampaikan pendapat ataupun kritik. Hal tersebut menjadi hak bagi semua pihak dalam berdemokrasi.

"Dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Kemarin, Bapak Presiden juga telah menegaskan "freedom of speech" adalah hak demokrasi," kata Ari dalam keterangannya dikutip Sabtu (3/2/24).

Baca Juga:

• PDIP Tersinggung dengan Ritual Injak Kepala Kerbau yang Dilakukan Jokowi
• Ini Pembahasan Jusuf Kalla Bersama Prabowo di Istana
• Ansy Lena Sebut Agenda Jokowi Tak Lagi Relevan bagi PDIP, Soroti Fokus Pemerintahan

Ari mengatakan bahwa perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. Termasuk kritik dan petisi dari para civitas akademik.

"Kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di negara kita," ungkapnya.

Sebelumnya, sejumlah sivitas akademika yang terdiri dari guru besar, dosen, mahasiswa hingga alumni Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan petisi sebagai kritik terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap telah melakukan tindakan menyimpang di tengah proses demokrasi.

Dalam petisi 'Bulaksumur' yang dibacakan pada Rabu (31/01/2024), mereka menyampaikan menyampaikan keprihatinan mendalam atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan dan keadilan sosial oleh Presiden Jokowi yang juga sebagai alumnus UGM.

"Kami menyesalkan tindakan-tindakan menyimpang yang justru terjadi dalam masa pemerintahan Presiden Joko Widodo yang juga merupakan bagian dari keluarga besar Universitas Gadjah Mada," bunyi dalam petisi 'Bulaksumur' yang dikutip, Rabu (31/01/24).

Selain sivitas UGM, sejumlah sivitas akademika, dosen, dan mahasiswa Universitas Islam Indonesia (UII) juga mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan ini secara langsung dibacakan oleh Rektor UII Prof. Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII, Kamis (1/2/24). Pernyataan sikap ini menyusul adanya gejala praktik penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi.

Dalam hal ini, mereka menganggap bahwa Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.