Warga Bener Meriah Patungan Rp1 Miliar, Perbaiki Jalan dan Jembatan Enang-Enang

Pembukaan akses tersebut disambut antusias warga karena selama ini Jalan Enang-Enang merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan kawasan tengah Aceh dengan wilayah pesisir. Keberhasilan memperbaiki jalan dinilai sebagai wujud nyata semangat gotong royong masyarakat setelah kerusakan infrastruktur tak kunjung mendapat penanganan selama berbulan-bulan.

Peresmian berlangsung sederhana namun penuh makna. Acara diawali dengan doa bersama yang dipimpin ulama kharismatik Aceh, Tengku Muhammad Yusuf Nasir atau Abiya Jeunib, kemudian dilanjutkan pemotongan pita sebagai tanda dibukanya kembali akses tersebut. Lantunan selawat turut mengiringi prosesi yang dihadiri ratusan warga.

Baca Juga:

• Sumur Minyak Tradisional di Aceh Timur Terbakar
• Masyarakat 10 Kecamatan Deklarasikan Pembentukan DOB Peureulak Raya
• Masyarakat 10 Kecamatan Deklarasikan Pembentukan DOB Peureulak Raya

Di tengah suasana haru itu, pelopor gerakan pembangunan Enang-Enang, Sahrial Abadi, tampak menahan emosinya saat menyampaikan apresiasi kepada masyarakat dan para donatur yang telah bergotong royong menyelesaikan pekerjaan.

"Hari ini jalan resmi kita buka. Warga sudah bisa melintas karena proses pengaspalan telah selesai. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu," kata Sahrial.

Perbaikan jalan dan jembatan seluruhnya dibiayai melalui donasi masyarakat tanpa menggunakan anggaran pemerintah, baik APBN, APBA, maupun APBK. Dana swadaya yang terkumpul mencapai sekitar Rp1,08 miliar.

Di hadapan masyarakat dan para tokoh yang hadir, Sahrial juga memaparkan penggunaan anggaran secara terbuka. Sebanyak Rp526 juta telah dimanfaatkan untuk operasional alat berat, pembelian material batu, pengerasan jalan, hingga pengaspalan jalan darurat dan pembangunan jembatan. Sementara sisa dana sebesar Rp555,89 juta akan digunakan untuk menyelesaikan pembangunan dinding penahan jalan, fasilitas tempat wudhu, serta penyempurnaan kawasan rest area di sekitar jembatan.

Menurutnya, transparansi menjadi prinsip utama dalam pengelolaan dana swadaya agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.

"Seluruh anggaran swadaya yang diberikan masyarakat secara sukarela akan kami sampaikan secara terbuka kepada publik. Ini adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan," ujarnya tegas.

Gerakan perbaikan sendiri dimulai pada 26 Mei 2026. Warga mengumpulkan dana secara patungan untuk menyewa satu unit ekskavator karena menilai penanganan pemerintah terhadap kerusakan jalan nasional yang menghubungkan Dataran Tinggi Gayo dengan pesisir Aceh berlangsung terlalu lambat. Selain menyumbang biaya alat berat, masyarakat juga menyediakan bahan bakar minyak guna mendukung proses pengerjaan.

Selama Jalan Enang-Enang belum dapat digunakan, arus kendaraan dialihkan melalui jalur Simpang Lancang-Wih Porak. Namun jalur alternatif tersebut dinilai sempit, rusak, dan kerap menyebabkan antrean panjang sehingga menghambat mobilitas warga serta distribusi hasil pertanian dan kebutuhan pokok.

Di tengah proses pembangunan sempat muncul polemik ketika Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh menghentikan sementara penggunaan Jalan dan Jembatan Enang-Enang pada 22 Juni 2026. Saat itu BPJN menilai kondisi jalan belum aman sehingga masyarakat diminta menggunakan jalur alternatif Wer Lah sembari menunggu peningkatan kualitas akses.

Kebijakan tersebut menuai kritik karena dianggap menghambat upaya masyarakat yang sedang memperbaiki jalan secara mandiri. Setelah gelombang protes bermunculan, BPJN Aceh kembali meninjau lokasi dan memberikan penjelasan bahwa pembatasan hanya berlaku bagi kendaraan dengan muatan berlebih, bukan penutupan total jalan. Dalam kesempatan itu BPJN juga menyampaikan permintaan maaf atas kesalahpahaman yang terjadi.

Aksi swadaya warga bermula dari kekecewaan terhadap lambatnya respons pemerintah setelah banjir bandang dan longsor pada akhir November 2025 merusak total jalur nasional lintas Bireuen–Takengon di kawasan Enang-Enang. Lumpuhnya akses tersebut sempat memutus jalur distribusi logistik dan aktivitas ekonomi masyarakat Dataran Tinggi Gayo.

Saat dikonfirmasi, BPJN Aceh menyebut pembangunan jembatan permanen baru masuk dalam program pemerintah pusat pada 2027. Tidak ingin menunggu lebih lama dalam kondisi akses yang terbatas, masyarakat akhirnya bergotong royong memperbaiki jalan dan jembatan secara mandiri.

Kembalinya Jalan dan Jembatan Enang-Enang disambut gembira oleh pedagang, petani, dan masyarakat umum karena diharapkan mampu memangkas waktu tempuh sekaligus menurunkan biaya transportasi, terutama untuk distribusi hasil pertanian ke berbagai daerah di Aceh.

Meski demikian, karena status jalan dan jembatan masih merupakan akses darurat yang belum melalui uji kelayakan teknis sebagaimana proyek nasional, Dinas Perhubungan dan Satlantas setempat tetap mengimbau kendaraan roda empat atau lebih dengan muatan berat, seperti truk logistik besar dan tronton, agar menggunakan jalur alternatif resmi. Imbauan tersebut bertujuan mengantisipasi penurunan struktur tanah hingga pembangunan infrastruktur permanen oleh pemerintah pusat dapat direalisasikan.

Masyarakat berharap pengalaman ini menjadi pelajaran bagi pemerintah agar penanganan infrastruktur yang rusak akibat bencana dapat dilakukan lebih cepat. Keterlambatan perbaikan dinilai bukan hanya menghambat aktivitas ekonomi, tetapi juga berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.